Sahabat pembaca Info Seleksi ASN CPNS PPPK, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur hingga kini masih menunggu pengumuman formasi yang akan dibuka untuk seleksi atau tes CPNS 2019 yang disetujui oleh KemenPAN-RB untuk dibuka di tahun 2019 ini.
Namun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur memastikan bahwa pelaksanaan tes akan diselenggarakan sekitar bulan Oktober tahun ini.
Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Anom Suharno, Senin (8/7/2019).
Ia mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur sendiri sudah melakukan persiapan terkait teknis penyelenggaran tes CPNS tahun 2019 ini.
"Kami memutuskan untuk tidak mandiri, kami akan kerjasama dengan BKN untuk penyelenggaraan tesnya. Sehingga untuk piranti dan alatnya untuk tes komputer dan serangkaiannya akan menggunakan perangkat dari BKN," kata Anom.
Menurutnya, saat ini BKD Jatim juga sudah melakukan MoU dengan BKN agar begitu pengumuman jumlah formasi maka sudau bisa diproses untuk penyiapan tes dan teknisnya.
Sebab berdasarkan jadwal, dengan tes yang akan dilakukan bulan Oktober maka bulan Agustus mendatang formasi yang dibuka di lingkungan Pemprov Jawa Timur seharusnya sudah diumumkan.
Tidak hanya itu, sejumlah anggaran juga sudah disiapkan Pemprov Jawa Timur untuk pelaksanaan tesnya. Setidaknya anggaran uang disiapkan BKD bersikar antara Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar.
Anggaran tersebut disiapkan dengan asumsi jumlah peserta yang mengikuti tes, sama dengan jumlah peserta di tahun yang lalu, yaitu sekitar 63 ribu peserta.
"Prediksinya untuk jumlah peserta kira kira sama dengan tahun lalu. Sedangkan untuk tempatnya kita akan melakukan tender juga. Anggaran yang kita siapkan sekitar Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar lah," kata Anom.
Anom menyebutkan bahwa formasi yang diajukan Pemprov tahun ini adalah sekitar 2.164 orang. Jumlah tersebut sama dengan jumlah ASN Pemprov Jawa Timur yang akan pensiun tahun ini. Sebab dari pusat mensyaratkan dalam pengajuan formasi harus menganut sistem zero growth atau tidak ada pertumbuhan.
"Kami ajukan sejumlah itu. Tapi berapa yang disetujui kita harus menunggu keputusan Menpan. Dari situ kita lalu akan melaksanakan tes dengan BKN tersebut," pungkas Anom.
Berita ini bersumber dari Surya.co.id
