Sahabat pembaca Info CPNS, sudah tahukah anda bahwa Anggota Tim Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR RI, Endro Suswantoro Yahman mengapresiasi proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan di Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru Provinsi Riau, yang berjalan dengan baik dan transparan.
"Implementasi proses seleksi penerimaan CPNS yang dilakukan di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ini sudah bagus. Dan secara nasional prosesnya bisa dijamin aman dan tidak mengalami kebocoran di tengah jalan," tutur Endro disela-sela agenda kunjungan kerja Panja Seleksi Penerimaan CPNS 2019-2020 dan Penyelesaian Penanganan Masalah Tenaga Honorer Komisi II DPR ke Provinsi Riau, Kamis (13/2/2020).
Menurutnya, metode seleksi CPNS yang digunakan ini bisa untuk terus diterapkan oleh pemerintah dalam menjaring calon pegawai negeri selaku pelayan masyarakat yang mumpuni di era pasar bebas. "Seleksi CPNS dengan metode ini bisa diterapkan. Dan diharapkan bisa mendapatkan bibit-bibit pelayan masyarakat yang baik sehingga masyarakat bisa menikmati hasilnya di kemudian hari," ujarnya.
Terkait adanya penurunan passing grade, Endro menyampaikan, berdasarkan laporan dari BKN, penurunan passing grade tersebut masih dalam koridor yang bisa di toleransi dan tidak akan menurunkan kualitas.
"Kita ingin melakukan pendekatan ilmiah, di mana soal-soal yang diberikan dalam ujian seleksi CPNS ini adalah soal-soal yang bersifat analitis bukan hafalan. Contohnya seperti masalah integritas, tidak ada soal-soal benar atau salah salah tetapi nilainya besar atau kecil. Masalah kapasitas intelektual juga bukan hafalan, melainkan bagaimana kemampuan menjawab soal-soal dengan bentuk studi kasus," jelas legislator Fraksi PDI Perjuangan itu.
Terkait masalah tenaga honorer, Endro mengatakan, supaya tidak terjadi kegaduhan saat ini Komisi II DPR RI sedang berupaya menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. "Kalau dalam persoalan ini tidak ada road map yang jelas dari pemerintah pusat, maka akan diserahkan kepada pemerintah daerahnya masing-masing dengan catatan selama APBD nya masih mampu menampung," tutup Endro.
Bderita ini bersumber dari DPR
